haiinews.com, Lombok Timur – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memperoleh tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Tambahan tersebut berasal dari penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Tambahan dana transfer itu memberikan ruang fiskal bagi Pemda Lombok Timur untuk melakukan penyesuaian anggaran. Ruang fiskal tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan, pemerintah daerah akan menggunakan tambahan anggaran tersebut secara terarah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
“Tambahan dana transfer ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran, terutama untuk mendukung program-program prioritas,” kata Juaini Taofik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Sekda hadir mewakili Bupati Lombok Timur pada Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 di Rupatama DPRD Lombok Timur.
Dalam perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah mengarahkan tambahan belanja pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dan aktivitas masyarakat. Infrastruktur dan kesehatan menjadi dua bidang yang mendapat perhatian utama.
Untuk sektor infrastruktur, anggaran diarahkan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan. Pemerintah daerah akan memprioritaskan ruas jalan yang memiliki manfaat strategis bagi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi daerah.
“Untuk infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi, kita menganggarkan belanja modal lebih dari 71 miliar,” ujar Juaini.
Alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pada ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat urgensi dan manfaat ekonomi yang tinggi.
Di bidang kesehatan, tambahan anggaran diarahkan untuk pemenuhan dan pengadaan alat kesehatan pada tiga Rumah Sakit Umum Daerah. Pemerintah daerah juga menambah kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.
Menurut Juaini, penguatan sektor kesehatan menjadi bagian penting dari perubahan kebijakan anggaran karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita ingin pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat dipenuhi dengan baik,” katanya.
Selain infrastruktur dan kesehatan, perubahan anggaran juga memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Dana yang tersedia akan digunakan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan.
Pada kesempatan tersebut, Pemda Lombok Timur juga mengajukan agenda strategis berupa pelaksanaan subkegiatan tahun jamak untuk rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Program tersebut dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kondisi bangunan, tetapi juga meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.
“Rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan estetika masjid sebagai masjid skala kabupaten, sekaligus melengkapi sarana dan prasarananya,” jelas Juaini.
Rehabilitasi tersebut direncanakan mencakup penataan Lapangan Tugu yang akan diintegrasikan dengan kawasan Masjid Agung Al-Mujahidin. Dengan konsep tersebut, kawasan masjid diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Program rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin direncanakan menggunakan anggaran tahun jamak selama tiga tahun, yakni hingga 2028. Total pagu anggaran yang disiapkan mencapai 50 miliar.
Secara keseluruhan, perubahan KUA dan PPAS APBD Lombok Timur 2026 menunjukkan peningkatan pada sisi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah naik dari sekitar 3,108 triliun menjadi 3,301 triliun atau bertambah 193,510 miliar.
Sementara itu, belanja daerah bertambah sekitar 290,558 miliar, dari sebelumnya 3,108 triliun menjadi 3,399 triliun. Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan 124,47 miliar, sedangkan sebelumnya belum dianggarkan.
Juaini menegaskan, perubahan KUA dan PPAS tersebut harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pelayanan pemerintah daerah. “Yang paling penting, perubahan anggaran ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pelaksanaan program prioritas daerah,” pungkasnya.(haii)
