haiinews.com, Lombok Timur – Banyaknya protes masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Pemda berharap mekanisme sanggahan melalui Perlinsos Digital dapat membantu memperbaiki data sehingga kondisi penerima manfaat lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai 1,471 juta lebih menjadi salah satu faktor yang membuat pengelolaan dan pencatatan data membutuhkan perhatian lebih.
“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar,” kata Juaini Taofik saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung Selasa (15/9) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur. Sosialisasi dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, serta puskesmas.
Menurut Juaini, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan dalam pengelolaan data sosial. Penggunaan Artificial Intelligence (AI), kata dia, diharapkan dapat membantu proses pengolahan data dan mempercepat pembaruan informasi.
“Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ujarnya.
Juaini juga menyampaikan adanya perubahan data desil dalam jumlah besar secara nasional. Ia menyebut, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial, akan terdapat sekitar 4,8 juta perubahan desil sebagai bagian dari proses pembaruan data.
Ia menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan sanggahan terhadap data yang dianggap tidak sesuai. Mekanisme tersebut dinilai penting agar data penerima manfaat dapat terus diperbaiki berdasarkan kondisi terbaru.
Selain persoalan desil, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut Juaini, IKD akan menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat.
“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi, akan mudah melayani warga kita. Semakin mudah, semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Juaini menjelaskan bahwa IKD dapat mempermudah proses pelayanan karena identitas masyarakat tersedia secara digital dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan administrasi. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ikut mendorong peningkatan aktivasi IKD.
Ia juga menyoroti karakter masyarakat Lombok Timur yang semakin aktif menyampaikan penilaian terhadap pelayanan melalui media sosial. Berdasarkan indeks kepekaan digital, Lombok Timur disebut berada di posisi kedua setelah Kota Mataram sehingga respons masyarakat terhadap pelayanan publik semakin terbuka.
“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah agar kita kuat,” pesannya kepada para petugas pelayanan.
Menurut Juaini, kritik masyarakat seharusnya tidak membuat aparatur kehilangan semangat dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya, berbagai komentar yang muncul di ruang publik perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa pelayanan yang mudah dan cepat pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur Parihin menyampaikan bahwa capaian aktivasi IKD di daerah tersebut terus mengalami peningkatan. Masyarakat mulai beralih dari penggunaan KTP fisik menuju identitas kependudukan digital yang telah tervalidasi.
Parihin menjelaskan bahwa pada awal koordinasi, persentase IKD yang tervalidasi pada Desember lalu baru sekitar 1,6 persen. Saat ini angka tersebut meningkat menjadi 12,22 persen atau lebih dari 120 ribu penduduk telah tervalidasi IKD.
“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegas Parihin. Ia menambahkan, peningkatan validasi IKD diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses Perlinsos Digital, selain melalui agen-agen yang telah tersedia.
Di sisi lain, Dukcapil Lombok Timur juga mencatat prestasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dinas tersebut masuk 10 besar nasional dalam perekaman e-KTP serta mewakili Kabupaten Lombok Timur dalam penilaian tingkat nasional terkait zona integritas pelayanan.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Dukcapil dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, termasuk BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa dan puskesmas. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan selama target aktivasi IKD secara menyeluruh masih terus dikejar.
Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak.(haii)
