haiinews.com, Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan sebagai langkah mempercepat digitalisasi bantuan sosial di daerah. Instruksi tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kamis (23/07), di Pendopo Bupati Lombok Timur.
Menurut Bupati, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh perangkat yang dibutuhkan, termasuk sekitar 300 relawan pemuda, untuk melakukan pendataan dan verifikasi masyarakat penerima manfaat. Langkah tersebut ditempuh agar data bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Ia mengaku baru menerima laporan mengenai perkembangan program tersebut dua malam sebelumnya. Dari laporan itu diketahui bahwa capaian awal aktivasi Perlinsos masih berada di kisaran satu persen sehingga membutuhkan percepatan.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait yang menyampaikan bahwa prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,” kata Haerul Warisin.
Bupati menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lombok Timur yang besar, disertai angka kemiskinan yang masih tinggi, menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. Meski demikian, ia optimistis data yang dihasilkan nantinya akan jauh lebih lengkap.
“Jumlah penduduk kita banyak dan tingkat kemiskinan kita juga banyak. Saya yakin pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap,” ujarnya.
Ia menilai aktivasi Perlinsos menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan secara menyeluruh. Menurutnya, pembenahan data merupakan langkah yang diperlukan agar berbagai bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat. Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Haerul Warisin juga mengingatkan bahwa pengelolaan data merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 58 sebagai pengingat agar setiap pihak menjalankan tugas secara jujur dan adil.
“Jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan,” ucapnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III bersama Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan tersebut akan membahas langkah teknis, pembentukan satuan tugas, serta tim kerja yang bertanggung jawab terhadap percepatan pendataan.
Di akhir sambutannya, Bupati memberikan apresiasi kepada sekitar 300 relawan dan unsur kepemudaan yang menyatakan kesiapan membantu pemerintah melakukan verifikasi data hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen akan mempercepat terciptanya basis data yang lebih valid.
Sementara itu, Korwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ahmad Bashori menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial pemerintah pada tahun 2026 sehingga menjadi perhatian dalam proses monitoring nasional.
Ahmad Bashori mengatakan BPKP saat ini terus memantau implementasi program Kementerian Sosial di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial berada di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional sehingga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil monitoring BPKP, Lombok Timur termasuk daerah piloting yang bergerak cukup cepat sejak program ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan agar target program dapat tercapai.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah pendaftaran penerima bantuan sosial di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Capaian tersebut dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan daerah percontohan lainnya.
Selain itu, progres Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi instrumen validasi data kependudukan juga baru mencapai sekitar tujuh persen. Menurut BPKP, percepatan aktivasi IKD sangat penting karena menjadi bagian dari integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BPKP juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi, di antaranya perlunya penguatan kebijakan dan payung hukum, strategi komunikasi yang lebih terarah, serta keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi bantuan sosial sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Kegiatan yang mengusung tema Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur dalam Mewujudkan Perlindungan Sosial Digital yang Terintegrasi, Akurat, Transparan, dan Tepat Sasaran tersebut dihadiri unsur Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Inspektorat, Ketua dan operator LKKS, relawan sosial, serta kader sosial Kabupaten Lombok Timur.(haii)
