haiinews.com, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama BPJS Kesehatan dan Baznas kembali memperkuat kerja sama dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang kedua, penerima bantuan ditetapkan sebanyak 1.000 orang sesuai dengan jumlah MOU tahap pertama.
Dalam wawancara kepada awak media, Muhammad Kamli, di lokasi penandatanganan MOU, Kamis (16/07), mnjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan selalu mengalami perubahan setiap bulan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pembaruan data kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penetapan peserta penerima bantuan.
“Pada bulan terakhir kemarin beban yang kami tanggung tinggal sekitar 620 orang dari sebelumnya lebih dari seribu peserta,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan bukan karena program dihentikan, melainkan karena adanya perubahan data berdasarkan kategori kesejahteraan atau desil masyarakat yang terus diperbarui oleh pemerintah.
Menurutnya, perubahan data tersebut merupakan hal yang wajar karena kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Sebagian warga mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga tidak lagi masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran.
Untuk kerja sama yang baru, jumlah peserta kembali ditetapkan sebanyak 1.000 orang. Angka tersebut menjadi dasar pelaksanaan MoU selama enam bulan ke depan sebelum dilakukan evaluasi berikutnya.
“Pada MoU yang baru ini kita mulai lagi dari angka seribu orang. Seiring berjalannya waktu, jumlah itu kemungkinan akan kembali menurun sesuai perubahan data masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Baznas mendapat amanah membantu pemerintah daerah dalam menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Skema ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai lembaga yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Bupati Lombok Timur telah mengambil kebijakan agar seluruh lembaga, mulai dari instansi pemerintah hingga pemerintah desa, ikut berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Seluruh lembaga di Kabupaten Lombok Timur diharapkan ikut berpartisipasi dalam penanganan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Selain BPJS Kesehatan, pola kerja sama serupa juga diterapkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah bersama mitra melakukan pembayaran iuran sesuai masa kerja sama yang telah disepakati.
Ia mengungkapkan bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan terdapat skema khusus berupa potongan pembayaran apabila iuran dibayarkan sekaligus untuk satu tahun.
“Kalau BPJS Ketenagakerjaan dibayar satu tahun, ada potongan setara empat bulan sehingga yang dibayarkan hanya delapan bulan,” jelasnya.
Dengan adanya skema tersebut, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien sehingga jangkauan perlindungan sosial kepada masyarakat menjadi lebih luas.
Meski demikian, pemerintah tetap memperhitungkan kemungkinan adanya penambahan anggaran apabila jumlah peserta meningkat akibat perubahan data atau adanya kebutuhan baru di lapangan.
Ia optimistis jumlah penerima bantuan akan terus menurun secara bertahap apabila berbagai program pemberdayaan ekonomi pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang mandiri secara ekonomi sehingga jumlah warga yang membutuhkan bantuan iuran BPJS akan semakin berkurang,” pungkasnya.(haii)
