haiinews.com, Jakarta – BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat dijangkau masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan digital Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling yang kini menjangkau semakin banyak daerah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa pemerataan akses layanan menjadi salah satu prioritas utama agar seluruh peserta JKN memperoleh pelayanan administrasi tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis. Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil tetap berhak mendapatkan layanan yang sama dengan peserta di daerah perkotaan.
Ia menjelaskan, VIOLA merupakan layanan berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time. Melalui layanan tersebut, peserta dapat mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk menyediakan fasilitas VIOLA di puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah maupun lokasi pelayanan publik lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan meskipun akses internet di rumah masih terbatas.
Selama periode Januari hingga Mei 2026, pemanfaatan VIOLA tercatat mencapai 218.729 layanan. Sebagian besar layanan dilaksanakan di puskesmas, sedangkan jenis pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah permintaan informasi serta perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
BPJS Kesehatan juga mencatat bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan VIOLA. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital tersebut mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan administrasi JKN.
Namun demikian, Prihati mengakui belum seluruh wilayah Indonesia siap memanfaatkan layanan digital secara optimal. Ia mengatakan masih terdapat kendala berupa keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.
Karena itu, BPJS Kesehatan tetap mengoptimalkan layanan BPJS Keliling sebagai solusi bagi masyarakat yang belum dapat mengakses layanan digital. Melalui layanan jemput bola tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengurus administrasi kepesertaan hingga menyampaikan berbagai pengaduan terkait Program JKN secara langsung.
Prihati menegaskan bahwa optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan bagian dari implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang menjadi salah satu program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memastikan layanan JKN dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah yang paling sulit diakses.
“Hari ini kita melaksanakan LANURI secara serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan,” ujar Prihati saat Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7).
Ia menjelaskan, dari 558 titik layanan tersebut, sebanyak 179 titik memberikan pelayanan melalui BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Menurutnya, kehadiran kedua layanan tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil maupun wilayah dengan akses transportasi yang terbatas.
Pada kesempatan yang sama, Prihati mengungkapkan bahwa capaian program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai 91,53 persen. Ia mengatakan program tersebut terdiri atas empat Program Customer Centric yang berorientasi pada kebutuhan peserta JKN serta empat Program Collaborative yang dikembangkan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah program strategis yang telah berjalan, di antaranya penguatan layanan JKN di wilayah 3T melalui kerja sama kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan, Program P-Care MBG untuk memantau kesehatan petugas SPPG dan tumbuh kembang siswa penerima Makan Bergizi Gratis, serta Program Eliminasi Inefisiensi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pembiayaan JKN sekaligus mencegah potensi fraud. Ia menambahkan bahwa beberapa program lainnya masih terus disempurnakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan JKN di wilayah 3T. Ia menilai kehadiran VIOLA dan BPJS Keliling menjadi solusi yang efektif untuk mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital.
Menurut Panel, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan LANURI. Ia mengatakan Kementerian Koperasi akan mendorong pengurus koperasi di daerah 3T agar menyediakan dukungan fasilitas, termasuk akses internet, sehingga masyarakat semakin mudah memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, mengatakan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur, akses transportasi dan tenaga kesehatan. Menurutnya, program LANURI menjadi salah satu langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut.
Ia menambahkan, TNI siap mendukung pelaksanaan LANURI melalui pemanfaatan jaringan fasilitas kesehatan milik TNI, mobilisasi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, pengoperasian kapal rumah sakit untuk melayani masyarakat di pulau-pulau terluar, serta dukungan sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dukungan lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan JKN sehingga masyarakat di seluruh pelosok negeri memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan merata.(haii)
