haiinews.com, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR. Penanganan dilakukan secara bersama-sama hingga api dapat dipadamkan dalam waktu relatif singkat.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, kebakaran di kawasan TNGR terjadi dua kali sepanjang tahun ini, yakni pada Mei dan kembali terjadi pada awal Agustus. Menurutnya, kedua kejadian tersebut dapat segera dikendalikan berkat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas TNGR, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8). Dalam rapat tersebut, Bupati melaporkan kondisi penanganan Karhutla di wilayah Lombok Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan. Sabtu sudah clear, Pak,” kata Haerul dalam rapat tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa penanganan di lapangan dilakukan segera setelah titik api diketahui.
Meski kebakaran berhasil dipadamkan, Bupati meminta perhatian lebih terhadap kawasan TNGR. Ia menjelaskan bahwa Gunung Rinjani bukan hanya menjadi tujuan wisata masyarakat lokal dan nasional, tetapi juga memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional,” ujarnya. Ia menilai kebakaran di kawasan Rinjani perlu ditangani secara serius karena kejadian yang tidak terkendali dapat berdampak terhadap keamanan kawasan wisata dan citra Rinjani di mata wisatawan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pemerintah pusat memberikan dukungan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan Karhutla. Dukungan tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk pemadaman, tetapi juga untuk pencegahan dan keselamatan petugas selama menjalankan operasi di lapangan.
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, hanya itu yang kami pakai kemarin,” kata Bupati. Ia menyebut keterbatasan tersebut menjadi salah satu kendala ketika petugas harus bergerak cepat menuju lokasi kebakaran.
Selain kendaraan, Haerul juga mengungkapkan keterbatasan peralatan pemadaman lainnya. “Dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya, untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami,” ujarnya.
Permintaan tersebut mendapat respons dari Menko Polkam. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera mengajukan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menko Polkam juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla TNGR. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran selama musim kemarau.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika keadaan sudah darurat. “Jangan hanya responsif atau menunggu keadaan darurat,” tegasnya. Pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait diminta memperkuat pencegahan sejak munculnya indikasi awal kebakaran.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola penanganan Karhutla secara mendasar. Deteksi dini, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, pemadaman awal, hingga penegakan hukum harus berjalan sebagai satu rangkaian agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Kita harus menjadi satu kesatuan operasi,” demikian penekanan Menko Polkam. Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan sejak tahap deteksi, pencegahan, penanganan kebakaran, sampai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah juga didorong mengembangkan gerakan pembukaan lahan tanpa bakar. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan kawasan terbuka.
Secara nasional, luas Karhutla pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September sehingga kewaspadaan seluruh daerah perlu terus ditingkatkan.
Menko Polkam juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mewaspadai kebakaran hutan dan lahan. “Kita juga harus waspada terhadap potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,” menjadi bagian dari perhatian dalam menghadapi puncak musim kemarau.
Dengan pengalaman dua kejadian Karhutla di kawasan TNGR yang berhasil dikendalikan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini mendorong penguatan kesiapsiagaan sebelum terjadi kebakaran berikutnya. Bagi daerah, tambahan kendaraan, peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, serta koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kawasan Rinjani tetap aman sekaligus melindungi masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di dalam maupun sekitar kawasan tersebut.(haii)
