haiinews.com, Lombok Timur – Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Tahun 2026. Penilaian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Tahapan penilaian dilanjutkan dengan proses wawancara yang digelar secara virtual pada Selasa (15/9), setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi bagian dari penilaian. Tim penilai berasal dari sejumlah unsur pemerintah pusat, mulai dari Sekretariat Presiden hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kepala Desa Sakra Selatan Lalu Burhan bersama jajaran pemerintah desa mengikuti proses wawancara tersebut. Kehadiran pemerintah desa menjadi bagian penting untuk menjelaskan secara langsung berbagai program, inovasi, penggunaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting.
Wawancara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur. Ia didampingi Kepala Bappeda, Kepala DP3AKB, pendamping keluarga, PLKB, PKK, serta unsur terkait lainnya.
H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sakra Selatan, seluruh jajaran aparat desa, kader, serta masyarakat yang telah berperan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi membutuhkan kerja bersama di tingkat desa.
“Ini merupakan hasil kerja bersama. Semua komponen bekerja keras dan memiliki peran dalam konvergensi penurunan stunting,” ujar Wabup.
Dengan jumlah penduduk mencapai 8.435 jiwa, Wabup menilai Sakra Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Gagasan tersebut dinilai relevan karena ketersediaan data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menentukan sasaran program dan menyusun perencanaan pembangunan desa.
“Data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, kami memproyeksikan Sakra Selatan sebagai Desa Cantik,” kata Edwin.
Menurutnya, data yang baik akan membantu pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih jelas, termasuk dalam menentukan keluarga yang membutuhkan intervensi terkait kesehatan, gizi, maupun program sosial lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Apresiasi juga disampaikan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Kemendes PDT Andrey Iksan Lubis. Ia menilai kinerja Pemerintah Desa Sakra Selatan bersama masyarakat menunjukkan adanya upaya yang serius dalam menjalankan program konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.
Andrey berharap keberhasilan Sakra Selatan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Lombok Timur. “Kami berharap Lombok Timur memiliki banyak desa seperti Sakra Selatan,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program atau inovasi yang dibuat. Tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting karena program pemerintah akan lebih mudah berjalan apabila masyarakat terlibat secara aktif.
Sakra Selatan sendiri menjalankan sejumlah inovasi dalam upaya menekan stunting. Di antaranya Gerakan Tolak Merarik Kodek (Getak Mako) dan Percepatan Naikkan Gizi Keluargaku (Pangku). Kedua program tersebut diarahkan pada pencegahan perkawinan usia anak serta peningkatan pemenuhan gizi keluarga.
Upaya tersebut diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh atau Genting yang dijalankan di tingkat kabupaten. Program tersebut melibatkan pendampingan dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun badan usaha milik daerah (BUMD), sehingga penanganan keluarga berisiko stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
Dalam pelaksanaannya, Desa Sakra Selatan juga membangun kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Timur Sakra 3. Kemitraan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Desa Sakra Selatan mengalokasikan sekitar 40 persen APBDes atau lebih dari Rp460 juta untuk mendukung program yang berkaitan dengan penanganan stunting. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.
Kerja bersama tersebut mulai menunjukkan hasil jika dilihat dari perkembangan jumlah kasus stunting. Sakra Selatan sebelumnya sempat berada di zona hitam dengan jumlah kasus mencapai 63 orang pada 2024. Angka tersebut kemudian turun menjadi 42 orang pada 2025.
Penurunan tersebut berlanjut pada 2026. Hingga triwulan III tahun ini, jumlah kasus stunting di Desa Sakra Selatan tercatat sebanyak 29 orang. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang memperkuat posisi Sakra Selatan dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Tahun 2026 sekaligus menunjukkan pentingnya kesinambungan program, ketepatan data, dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan stunting.(haii)
