haiinews.com, Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya melantik dan mengambil sumpah 61 Penjabat (Pj.) Kepala Desa se-Lombok Timur, Selasa (18/7). Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur tersebut menjadi bagian dari proses pengisian kepemimpinan desa hingga terpilihnya kepala desa definitif.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa jabatan Pj. Kepala Desa bukan sekadar tugas administratif. Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, jalankan tugas dengan baik dan jangan menyalahgunakan kewenangan,” tegas Haerul Warisin dalam arahannya.
Bupati menjelaskan, 61 Pj. Kepala Desa tersebut ditetapkan melalui proses usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya melalui tahapan verifikasi pemerintah daerah. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan pejabat yang ditunjuk memenuhi ketentuan dan mampu menjalankan pemerintahan desa selama masa transisi.
Ia menegaskan bahwa meskipun masa jabatan Pj. Kepala Desa bersifat sementara, tanggung jawab yang melekat tetap besar. Kepemimpinan mereka, kata Bupati, akan menjadi salah satu ukuran profesionalisme dan integritas dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Februari mendatang. Bupati meminta seluruh Pj. Kepala Desa tidak menggunakan jabatannya untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
“Hadapi Pilkades dengan adil dan netral. Jangan memihak kepada calon mana pun. Pj. Kepala Desa harus mampu menjaga keamanan, ketenteraman dan kedamaian masyarakat,” kata Haerul Warisin.
Menurut Bupati, netralitas menjadi salah satu indikator penting keberhasilan seorang Pj. Kepala Desa. Ia menilai Pj. Kades harus mampu memastikan seluruh tahapan kehidupan masyarakat berjalan tanpa tekanan, konflik, maupun keberpihakan dari aparatur pemerintah desa.
Selain persoalan Pilkades, Pj. Kepala Desa juga diminta memperhatikan validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Bupati meminta para Pj. Kades turun langsung ke masyarakat untuk memastikan data warga miskin dan rentan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pastikan masyarakat miskin dan rentan terdata dengan benar. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru tidak masuk dalam data,” ujarnya.
Dalam menjalankan pemerintahan desa, Haerul juga mengingatkan para Pj. Kades agar menerapkan pola hidup sederhana dan tidak membuat janji yang sulit diwujudkan. Ia meminta para pejabat desa lebih banyak membangun komunikasi dengan masyarakat melalui silaturahmi.
Bupati menilai persoalan di desa tidak semuanya dapat diselesaikan seorang diri. Karena itu, koordinasi dengan camat, perangkat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya harus menjadi bagian dari pola kerja Pj. Kepala Desa.
“Kalau ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, segera berkoordinasi. Jangan dibiarkan menjadi masalah yang lebih besar,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu tempat pertama masyarakat menyampaikan persoalan. Karena itu, Pj. Kepala Desa diminta tidak menjaga jarak dengan warga dan harus membuka ruang komunikasi yang mudah diakses masyarakat.
Usai pelantikan, Bupati meminta seluruh Pj. Kepala Desa segera kembali ke wilayah tugas masing-masing. Mereka diminta duduk bersama masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan yang ada dan mencari penyelesaian melalui komunikasi serta koordinasi.
“Setelah dilantik, segera kembali ke desa. Temui masyarakat dan selesaikan persoalan yang ada. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru ditangani,” pesan Haerul.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ia memastikan hak-hak mereka, termasuk pesangon, akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelantikan dan pengambilan sumpah 61 Pj. Kepala Desa tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat serta kepala desa yang telah purna tugas. Momentum tersebut sekaligus menjadi awal bagi para Pj.
Kades untuk menjalankan tugas pemerintahan desa dengan fokus pada pelayanan masyarakat, menjaga stabilitas menjelang Pilkades Februari, serta memastikan proses demokrasi di tingkat desa berlangsung aman dan adil.(haii)
