haiinews.com, Lombok Timur – Kematian Niken Hafizoh Anggraini, guru swasta asal Kecamatan Sakra Barat, terus menyita perhatian publik. Ketua IT99 Indonesia, Hadiyat Dinata, menyoroti sejumlah tahapan penanganan medis yang dialami pasien sebelum meninggal dunia dan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Lombok Timur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keluarga, Puskesmas Rensing, dan sejumlah tenaga kesehatan, Niken awalnya datang ke RSUD Patuh Karya Keruak pada Selasa (2/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan USG. Namun setelah pemeriksaan, Niken disebut diminta tetap berada di rumah sakit dengan alasan akan segera melahirkan.
Menurut keluarga, hingga malam hari kontraksi alami belum terjadi. Pasien disebut beberapa kali diberikan obat perangsang persalinan, namun tidak terjadi kontraksi maupun perkembangan pembukaan jalan lahir.
“Semalam tidak ada kontraksi dan tidak ada perkembangan bukaan jalan lahir. Kalau memang belum waktunya melahirkan, kenapa harus dipaksakan? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini,” ujar Dinata saat ditemui awak media di Hotel Aston Mataram (14/6)
Keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 Wita, diputuskan dilakukan operasi caesar yang kemudian dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wita.
Menurut Dinata, masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan medis yang digunakan sebelum keputusan operasi tersebut diambil.
Sorotan tidak berhenti pada proses operasi. Pascaoperasi, pasien disebut mengalami penurunan kondisi yang ditandai dengan nyeri hebat, tubuh melemah, dan wajah semakin pucat.
Informasi yang diterima IT99 menyebutkan kadar hemoglobin (Hb) pasien turun hingga sekitar 7 g/dL dan membutuhkan segera transfusi darah. Namun darah yang dibutuhkan disebut belum tersedia saat itu.
“Publik tentu ingin mengetahui sejauh mana kesiapan rumah sakit mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam tindakan operasi, Kok bisa melakukan operasi caesar tanpa persiapan darah” kata Dinata.
Menurut keluarga, kondisi pasien terus memburuk hingga malam hari. Permintaan keluarga agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap disebut baru terlaksana saat kondisi pasien sudah kritis.
Pasien kemudian dirujuk ke RSUD dr. R. Soedjono Selong sekitar pukul 23.00 Wita. Namun dalam perjalanan kondisi pasien terus menurun hingga kehilangan kesadaran. Setelah mendapat penanganan di IGD, nyawa pasien tidak berhasil diselamatkan.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem rujukan pasien di Lombok Timur.
“Dalam kondisi darurat, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Setiap prosedur yang berpotensi memperlambat penanganan harus dievaluasi,” tegas Dinata.
Selain sistem rujukan, Dinata juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan kesehatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Dua Kali Kirim Surat Hearing Belum Direspons
Di tengah polemik yang berkembang, FKKM NTB bersama IT99 Indonesia mengaku telah dua kali melayangkan surat permohonan hearing kepada manajemen RSUD Patuh Karya. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi yang diterima.
“Kami meminta penjelasan dan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh. Namun sampai sekarang belum ada respons yang memadai terkesan menghindar,” ujarnya.
Menurut Dinata, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan.
Desak DPRD Gelar RDP
Karena hearing belum mendapat respons, FKKM NTB dan IT99 Indonesia kini menyiapkan langkah lanjutan dengan meminta DPRD Lombok Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Mereka meminta DPRD menghadirkan Direktur RSUD Patuh Karya, Dinas Kesehatan, Ombudsman RI Perwakilan NTB, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ada kesalahan, jelaskan secara terbuka. Namun jika ada yang perlu dievaluasi, maka harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Dinata.
Ia menambahkan, kasus Niken harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Lombok Timur, terlebih karena terdapat beberapa kasus kematian pascaoperasi caesar lainnya yang masih dalam proses penelusuran.
“Kasus ini tidak boleh berhenti sebagai kabar duka. Harus ada keberanian membuka fakta secara transparan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
