haiinews.com, NTB – Usulan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ari, terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan di media sosial. Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai anggaran MBG beredar luas di berbagai platform digital.
Dalam berbagai unggahan yang beredar, Lalu Ari disebut mengusulkan agar dana bantuan sosial dan kesehatan dialihkan untuk menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai masih belum mencukupi. Narasi tersebut kemudian memicu kritik dari sejumlah warganet.
Banyak pengguna media sosial menilai usulan tersebut berpotensi merugikan kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada program bantuan pemerintah. Mereka khawatir pengalihan anggaran akan berdampak pada keberlangsungan berbagai program perlindungan sosial.
Sejumlah komentar yang muncul menyoroti kemungkinan berkurangnya alokasi bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan melalui skema BPJS yang ditanggung pemerintah.
Warganet juga menilai kebijakan semacam itu berisiko menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Menurut mereka, pemerintah seharusnya tidak mengorbankan sektor sosial dan kesehatan untuk membiayai program lain yang juga membutuhkan anggaran besar.
Menanggapi kritik tersebut, Lalu Ari memberikan klarifikasi kepada media ini melalui sambungan telepon belum lama ini. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak menggambarkan pernyataannya secara utuh.
“Saya membantah membuat usulan seperti yang di-framing di media sosial. Kalimat saya itu benar, tetapi yang beredar tidak utuh,” ujar Lalu Ari.
Ia menjelaskan bahwa konteks pembahasannya saat itu berkaitan dengan sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menurut sejumlah pihak masih membutuhkan tambahan anggaran agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Menurut Lalu Ari, dirinya justru mengusulkan agar beban pendanaan MBG tidak hanya ditanggung oleh sektor pendidikan. Ia menilai apabila pemerintah memerlukan tambahan anggaran, maka pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai pos belanja negara.
“Saya mengusulkan agar dana MBG tidak diambil dari dana pendidikan saja. Karena dianggap dana MBG ini kurang, saya mengusulkan agar sumber pendanaannya juga dibahas dari dana sosial dan dana kesehatan,” katanya.
Meski demikian, pernyataan tersebut tetap memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian masyarakat menilai usulan itu tetap berpotensi mengurangi perhatian pemerintah terhadap program bantuan sosial dan layanan kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai klarifikasi tersebut penting untuk memberikan konteks yang lebih lengkap terhadap pernyataan yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Mereka berpendapat bahwa publik perlu melihat keseluruhan isi pernyataan sebelum memberikan penilaian.
Lalu Ari kembali menegaskan bahwa potongan pernyataannya yang beredar di media sosial telah menghilangkan konteks pembahasan yang sebenarnya. “Pernyataan saya yang beredar di media sosial itu tidak utuh. Itu hanya framing saja, pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.(haii)
